PG Jatitujuh

Dimulai pada tahun 1971, dalam rangka untuk memenuhi swasembada gula, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerjasama dengan Bank Dunia. Dari kerjasama tersebut dibentuk Indonesia Sugar Study (ISS). Salah satu programnya adalah mencari areal baru yang berorientasi pada lahan kering.

Survey pencarian lahan dilakukan pada tahun 1972-1975 yang menyatakan bahwa areal BKPH Jatitujuh, Kerticala, Cibenda dan Jatimunggul masuk kategori lahan kering dan cocok untuk penanaman tanaman tebu.

Pada tanggal 9 Agustus 1975 terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) No.795/VI/1975 tahun Izin Prinsip Pendirian Pabrik Gula.

Diikuti Surat Keputusan Menteri Pertanian (SK Mentan) No.481/Kpts/UM/8/1976 tanggal 9 Agustus 1976 tentang kawasan hutan Jatitujuh, Kerticala, Cibenda dan Jatimunggul seluas 12.022,50 hektar untuk dicadangkan kepada PT Perkebunan XIV guna penanaman tebu dan pendirian bangunan serta fasilitas dalam rangka pembangunan Proyek Pabrik Gula Jatitujuh.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.17 tahun 1979 tertanggal 25 Juni 1979 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Produksi Gula, Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham di Proyek Gula Jatitujuh.

Bangunan Pabrik Gula Jatitujuh mulai dibangun tahun 1977 sampai dengan tahun 1978 yang ditangani oleh kontraktor dari Perancis yaitu Five Cail Babcock (FCB). Peresmian Pabrik Gula Jatitujuh baru dilaksanakan pada tanggal 5 September 1980 oleh Presiden Republik Indonesia H.M. Soeharto.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tahun 1979 tanggal 15 Juni 1979 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Produksi Gula, Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan dalam modal saham di Proyek Gula Jatitujuh.